BAB 11 PENETAPAN HARGA TRANSFER DAN PERPAJAKAN INTERNASIONAL

Variable mata uang asing memiliki pengaruh yang sama dengan variable perpajakan , karena sama-sama memperngaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan investasi. Oleh karena itu perusahaan berusahan untuk meminimalkan beban pajak internasioanal. Kebanyakan perusahaan terbebani dengan masalah aturan perpajakan (disamping COGS, Labour, dan Raw Material). Karena aturan perpajakan masing-masing negara berbeda-beda, perusahaan perlu memiliki sistem perencanaan pajak multinasional dan sistem simulasi berbasis komputer sebagai alat bantu yang esensial bagi manajemen.

Perusahan harus memahami perbedaan utama sistem perpajakan nasional, upaya nasional membahas masalah pajak berganda, dan peluang arbitrase antara wilayah yurisdiksi nasional bagi perusahaan multinasional. Penetapan harga transfer berperan untuk meminimalkan pajak perusahaan nasional, tetapi juga harus mempertimbangkan konteks perencanaan dan kontrol strategis.

Macam-macam pajak :

-          Pajak Langsung, seperti Pjk Pungutan dan PPN

-          Pajak Tidak Langsung, seperti Pjk Perbatasan

-          PPh Badan , seperti Pajak Transfer

Sistem Administrasi Pajak :

-          Sistem Klasik

Pajak penghasilan perusahaan atas penghasilan kena pajak dikenakan pada tingkat perusahaan dan tingkat pemegang saham.

-          Sistem Terintegrasi

Pajak perusahaan dan pemegang saham terintegrasi sedemikian rupa sehingga mengurangi atau mengeliminasi pengenaan pajak berganda atas pendapatan perusahaan.

Insentif Pajak LN:

-          Tax holiday

Insentif dapat berupa hibah tunai bebas pajak yang digunakan untuk biaya aktiva tetap dan proses industri baru atau pengampunan untuk membayar pajak selama beberapa periode waktu

-          Tax havens

Negar yang memiliki keistimewaan pajak khusus juga dapat dianggap sebagai surga pajak dalam waktu terbatas Kompetisi Pajak yang Membahayakan Harmonisasi Internasional.

Sumber : Bapak Sigit Sukmono

Negara-negara surga pajak :

1. Bahama, Berm,uda, cayman Island (tidak ada pajak sama sekali)
2. Barbados (Insentif pajak yang sangat rendah)
3. Gibraltar< Hongkong dan Panama ( Mengenakan pajak terhadap laba yang dihasilkan secara local, namum mengecualikan laba dari sumber-sumber luar negeri.

Secara sekilas Negara-negara surga pajak ini sangat menggiurkan, namun kompetisi pajak seperti ini sangat membahayakan,   pemerintah Negara surge pajak itu mungkin merasa lebih efisien untuk pertumbuhan ekonomi di Negara tersebut namun, akan berbahaya jika mengalihkan pendapatan pajak dari pemetrintah yang sebenarnya untuk menyediakan jasa yang dibutuhkan oleh pengusaha, serta hal ini akan mengurangi pendapatan pajak Negara lain. Misalkan perusahaan A membuka perusahaan di Negara Bermuda setelah memiliki cabang di Negara Perancis, bias saja perusahaan itu menyalurkan transaksinya melalui Negara Bermuda untuk menghindari pajak Negara lain. Maka dari itu Euro diciptakan untuk memacu pasar tunggal dan harmonisasi pajak internasional.

Perusahaan bias saja menggeser laba dari perusahaan cabang di Negara tinggi pajak ke perusahaan cabang di Negara rendah pajak, atau mengalokasikan BOPnya kepada perusahaan cabang di Negara tinggi pajak, hal ini juga dapat mengurangi beban pajak.

PENENTUAN HARGA TRANSFER

Perusahaan juga bisa mengakali pajak dengan menentukan harga transfer yang tinggi untuk mengalihkan komponen yang dikirim ke cabang perusahaan di Negara pajak rendah dan sebaliknya. Harga transfer ini akan menjadi pendapatan untuk unit yang menerimanya.

KUcing-kucingan antara pengusaha dengan tariff pajak ini membuat pemerintah AS mengeluarkan bagian 482 undang-undang Pajak Penghasilan yang memberikan wewenang kepada Mentri Keuangan untuk mencegah penggeseran laba antar pembayar pajak terkait perbedaan tariff pajak nasional. PAsal 482 menentukan bahwa harga transfer antar perusahaan ditentukan oleh harga transaksi wajar. Haga transaksi wajar merupakan harga yang akan diterima oleh pihak-pihak tidak berhubungan istimewa untuk barang-barang yang sama dan dalam keadaan yang sama.

PRAKTIK HARGA TRANSFER

Tiga tujuan penting dari penerapan harga transfer yang dijawab oleh para eksekutif keuangan di AS  ; mengelola beban pajak, mempertahankanposisi daya saing perusahaan, mempromosikan evaluasi kinerja setara  dan memberikan motivasi kepada karyawan. Beberapa berpandangan bahwa penentuan harga transfer hanya sekedar kepatuhan pajak.

Melihat sulitnya penentuan tariff pajak, banyaknya celah untuk menghindar dari pajak serta kemajuan teknologi informasi membuat pemerintah semakin sulit untuk menentukan pajak. Beberapa pihak mendukung unitary tax (pajak tunggal).

BAB 10 MANAJEMEN RESIKO KEUANGAN

HAL MENDASAR
Tujuan Utama manajemen risiko keuangan adalah untuk meminimalkan potensi kerugian yang timbul dari perubahan tak terduga dalam harga mata uang, kredit, komoditas, dan ekuitas. Risiko volatilitas harga yang dihadapi ini dikenal sebagai risiko pasar.
Para pelaku pasar cenderung tidak berani mengambil risiko. Perantara jasa keuangan dan pencipta pasar memberikan respons dengan menciptakan produk keuangan yang memungkinkan seorang pelaku pasar untuk mengalihkan risiko perubahan harga tak terduga kepada orang lain-pihak lawan.

Risiko pasar terdapat dalam berbagai bentuk, Risiko-risiko lainnya :

• Risiko likuiditas timbul karena tidak semua produk manajemen risiko keuangan dapat diperdagangkan secara bebas. Pasar yang sangat tidak likuid ini misalnya seperti real estate dan saham dengan kapitalisasi kecil.
• Diskontinuitas pasar mengacu pada risiko bahwa pasar tidak selalu menimbulkan perubahan harga secara bertahan. Kejatuhan pasar saham pada tahun 2000 merupakan suatu contoh kasus.
• Risiko kredit merupakan kemungkinan bahwa pihak lawan dalam kontrak manajemen risiko tidak dapat memenuhi kewajibannya. Sebagai contoh , pihak lawan yang menyepakati penukaran euro Prancis menjadi dolar Kanada mungkin gagal untuk menyerahkan euro pada tanggal yang dijanjikan.
• Risiko regulasi adalah risiko yang timbul karena pihak otoritas publik melarang penggunaan suatu produk keuangan untuk tujuan tertentu. Sebagai contoh bursa efek Kuala Lumpur tidak mengizinkan penggunaan shrot sales sebagai alat lindung nilai terhadap penurunan harga ekuitas.
• Risiko pajak merupakan risiko bahwa transaksi lindung nilai tertentu tidak dapat memperoleh perlakuan pajak yang diinginkan. Sebagai contoh, perlakuan kerugian valuta asing sebagai keuntungan modal ketika laba biasa lebih disukai.
• Risiko akuntansi adalah peluang bahwa suatu transaksi lindung nilai tidak dapat dicatat sebagai bagian dari transaksi yang hendak dilindung nilai. Contohnya adalah ketika keuntungan atas lindung nilai terhadap komitmen pembelian diperlakukan sebgaai “laba lain-lain” dan bukan sebagai pengurang biaya pembelian.

MENGAPA MENGELOLA RISIKO KEUANGAN ?
Pertumbuhan jasa manajemen risiko yang cepat menunjukkan bahwa manajemen dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan mengendalikan risiko keuangan. Jika nilai perusahaan menyamai nilai kini arus kas masa depannya, manajemen potensi risiko yang aktif dapat dibenarkan dengan beberapa alasan.
Pertama, manajemen eksposur membantu dalam menstabilkan ekspektasi arus kas perusahaan. Aliran arus kas yang lebih stabil dapat meminimalkan kejutan laba sehingga meningkatkan nilai kini ekspektasi arus kas. Manajemen eksposur yang aktif memungkinkan perusahaan untuk berkonsentrasi pada risiko bisnisnya yang utama.
Para pemberi pinjaman, karyawan dan pelanggan juga memperoleh manfaat dari manajemen eksposur. Akhirnya karena kerugian yang ditimbulkan oleh risiko harga dan suku bunga tertentu dialihkan kepada pelanggan dalam bentuk harga yang lebih tinggi, manajemen eksposur membatasi risiko yang dihadapi oleh konsumen.

PERANAN AKUNTANSI
Akuntan manajemen membantu dalam mengidentifikasikan eksposur pasar, mengkuantifikasi keseimbangan yang terkait dengan strategi respons risiko alternatif, mengukur potensi yang dihadapi perusahaan terhadap risiko tertentu, mencatat produk lindung nilai tertentu dan mengevaluasi efektivitas program lindung nilai.

A. Identifikasi Risiko Pasar

Kerangka dasar yang bermanfaat untuk mengidentifikasikan berbagai jenis risiko market yang berpotensi dapat disebut sebagai pemetaan risiko. Kerangka ini diawali dengan pengamatan atas hubungan berbagai risiko pasar terhadap pemicu nilai suatu perusahaan dan pesaingnya. Dan biasanya disebut sebagai kubus pemetaan risiko. Istilah pemicu nilai mengacu pada kondisi keuangan dan pos-pos kinerja operasi keuangan utama yang mempengaruhi nilai suatu perusahaan. Risiko pasar mencakup risiko kurs valuta asing dan suku bunga, serta risiko harga komoditas dan eukuitas. Dimensi ketiga dari kubus pemetaan risiko, melihat kemungkinan hubungan antara risiko pasar dan pemicu nilai untuk masing-masing pesaing utama perusahaan.
Jika seorang pesaing membeli topi bisbol dari luar negeri dan mata uang negara sumber pembelian mengalami penurunan nilai relatif terhadap mata uang negara anda, maka perubahan ini dapat menyebabkan pesaing anda mampu untuk menjual dengan harga yang lebih rendah daripada anda. Ini disebut sebagai risiko kompetitif mata uang yang dihadapi.

B. Menguantifikasi Penyeimbangan

Peran lain yang dimainkan oleh para akuntan dalam proses manajemen risiko meliputi proses kuantifikasi penyeimbangan yang berkaitan dengan alternatif strategi respons risiko. Akuntan harus mengukur manfaat dari lindung dinilai dan dibandingkan dengan biaya plus biaya kesempatan berupa keuntungan yang hilang dan berasal dari spekulasi pergerakan pasar

C. Manajemen Risiko di Dunia dengan Kurs Mengambang
Risiko kurs valuta asing (valas) adalah salah satu bentuk risiko yang paling umum dan akan dihadapi oleh perusahaan multinasional. Dalam dunia kurs mengambang, manajemen risiko mencakup :
1) antisipasi pergerakan kurs,
2) pengukuran risiko kurs valuta asing yang dihadapi perusahaan,
3) perancangan strategi perlindungan yang memadai, dan
4) pembuatan pengendalian manajemen risiko internal.

BAB 9 PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN MANAJEMEN

Persaingan global yang terjadi sering dengan kemajuan dalam teknologi dalam teknologi terus-menerus secara signifiikan mengubah ruang lingkup usaha dan ketentuan pelaporan internal. Persaingan global dan cepatnya penyebaran informasi mendukung semakin sempitnya perbedaan nasional dalam [raktik akuntanis manajemen. tekanan tambahan mencakup antara lain perubahan pasar dan teknologi, pertumbuhan privatisasi, insentif biaya, dan kinerja, serta koordinasi operasi global melalui usaha patungan (joint ventures) dan kaitan strategik linnya. Hal tersebut mendorong manajemen perusahaan multinasional untuk tidak hanya menerapkan teknik akuntansi internal yang dapat dibandingkan, tetapi juga menggunakan teknik-teknik ini dengan cara yang sama.

ALAT PERENCANAAN 
Dalam mengidentifikasikan faktor-faktor yang relevan di masa depan, pemindaian terhadap lingkungan eksternal dan internal akan membantu perusahaan mengenali tantangan dan kesempatan yang ada. Baik pesaing dan kondisi pasar dianalisis untuk melihat pengaruh keduanya terhadap kedudukan persaingan dan tingkat keuntungan perusahaan. Masukan yang diperoleh dari analisis ini digunakan untuk merencanakan ukuran yang digunakan untuk mempertahankan atau memperbesar pangsa pasar atau untuk mengenali dan mendayagunakan produk baru dan kesempatan pasar. Salah satu alat tersebut adalah analisis WOTS-UP. Analisis ini menyangkut kekuatan dan kelemahan perusahaan yang berkaitan dengan lingkungan operasi perusahaan. Alat keputusan ini digunakan dalam sistem perencanaan strategi dimana seluruhnya bergantung pada kualitas informasi tentang lingkungan internal dan eksternal suatu perusahaan. Akuntan dapat membantu para perencana perusahaan untuk memperoleh data.

PENGANGGARAN MODAL

Keputusan untuk melakukan investasi luar negeri merupakan elemen yang sangat penting dalam strategi global sebuah perusahaan mutinasional. Investasi asing langsung umumnya melibatkan sejumlah besar modaldan prospek yang tidak pasti. Risiko investasi diikuti oleh lingkungan yang asing, rumit, dan senantiasa berubah. Perencanaan formal merupakan suatu keharusan dan umumnya dilakukan dalam suatu kerangka penganggaran modal yang membandingkan manfaat dan biaya investasi yang diusulkan. Dalam lingkungan internasional, perencanaan investasi tidak sesederhana itu. Perbedaan dalam hukum pajak, sistem akuntansi, laju inflasi, risiko nasionalisasi, kerangka mata uang, segmentasi pasar, pembatasan dalam pengalihan laba ditahan dan perbedaan dalam bahasa dan budaya menambah unsur-unsur kerumitan yang jarang ditemui dalam lingkungan domestik. Kesulitan untuk melakukan kuantifikasi atas data-data tersebut membuat masalah yang ada bertambah buruk.

BIAYA  MODAL DAN MULTINASIONAL

Jika investasi luar negeri dievaluasi dengan menggunakan model arus kas terdiskonto, maka tingkat diskonto yang tepat harus dikembangkan. Teori penganggaran modal secara khusus menggunakan biaya modal perusahaan sebagai tingkat diskontonya, dengan demikian suatu proyek harus menghasilkan pengembalian yang setidaknya sama dengan biaya modal perusahaan agar dapat diterima. Tingkat patokan (hurdle rate) ini berkaitan dengan proporsi utang dan ekuitas dalam struktur keuangan perusahaan sebagai berikut.

Tidaklah mudah untuk mengukur biaya modal sebuah perusahaan multinasional. Biaya modal ekuitas dapat dihitung dengan beberapa cara. Satu metode yang populer menggabungkan ekspektasi pengembalian dividen dengan ekspektasi tingkat pertumbuhan dividen. Dengan mengasumsikan :

D_i = ekspektasi dividen per lembar saham pada akhir periode.

P_o = harga pasar kini saham pada awal periode

g   = ekspektasi tingkat pertumbuhan dalam dividen, biaya ekuitas,

Ke dihitung sebagai berikut Ke = Di/Po + g. 

Meskipun modal untuk mengukur harga kini saham, di kebanyakan negara di mana saham-saham perusahaan multinasional tercatat, seringkali cukup sukar untuk mengukur Di dan g. Pertama-tama karena Di merupakan ekspektasi. Ekspektasi dividen tergantung pada arus kas operasi perusahaan secara keseluruhan. Pengukur arus kas ini diperumit oleh pertimbangan faktor-faktor lingkungan. Terlebih lagi pengukuran tingkat pertumbuhan dividen suatu fungsi ekspektasi arus kas masa depan diperumit oleh kontrol valuta asing dan restriksi pemerntah lainnya dalam transfer dana lintas batas.

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN

Isu yang Berkaitan dengan Sistem

Jarak merupakan kerumitan yang jelas terlihat. Disebabkan oleh keadaan geografis, komunikasi informasi secara formal umumnya menggantikan kontak pribadi antar manajer operasi lokal dengan manajemen kantor pusat.

Tiga strategi teknologi informasi global, yang masing-masing berhubungan dengan jenis organisasi multinasional tertentu. Keberhasilan yang dicapai tergantung pada kesesuaian rancangan system dengan strategi perusahaan :

• penyebaran rendah dengan sentralisasi yang tinggi. Digunakan oleh organisasi yang lebih kecil dengan operasi bisnis internasional yang terbatas dan system informasi domestik mendominasi kebutuhan.
• penyebaran tinggi dengan sentralisasi yang rendah. Anak perusahaan lokal diberi kendali yang signifikan atas pengembangan strategi teknologi infomasi dan system terkait mereka sendiri.
• Penyebaran tinggi dengan sentralisasi yang tinggi. Disini strategi teknologi informasi global lokal dijalankan oleh perusahaan global dengan aliansi strategi di seluruh dunia. SIstem informasi dirancang untuk mencerminkan kebutuhan perusahaan yang disesuaikan dengan keadaan lokal.

MASALAH INFORMASI 

Akuntan manajemen mempersiapkan sejumlah informasi untuk manajemen perusahaan, mulai dari pengumpulan data hingga laporan likuiditas dan ramalan operasional berupa berbagai jenis pengeluaran beban. Untuk setiap kelompok data yang disampaikan manajemen perusahaan harus menentukan periode waktu yang relevan untuk laporan, tingkat akurasi yang diperlukan, frekuensi pelaporan dan biaya serta manfaat penyusutan dan penyampaian tepat waktu. Disini faktor-faktor lingkungan juga mempengaruhi penggunaan informasi yang dihasilakn secara translasi. Laporan dari operasi luar negeri perusaaan multinasioanal AS umumnya ditranslasikan ke dalam nilai ekuivalen doalr agar para manajer kantor pusat di AS melakukan evaluasi terhadap investasi mereka dalam dolar.

ISU-ISU DALAM PENGENDALIAN KEUANGAN

Pengendalian keuangan dan evaluasi kinerja. Pertimbangan ini juga sama pentingnya karena memungkinkan para manajer keuangan untuk :

Mengimplementasikan strategi keuanagn global sebuah MNE

1. Mengevaluasi sejauh mana strategi yang terpilih memberikan kontribusi dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan.
2. Memberikan motivasi kepada manajemen dan karyawan untuk mencapai tujuan-tujuan keuangan perusahaan seefektif dan seefisien mungkin.

Sistem penegndalian manajemen bertujuan untuk mencapai tujuan perusahaan dengan cara yang paling efektif dan paling efisien. Sebaliknya system pengendalian keuangan merupakan system pengukuran kauntitatif dan komunikasi yang memfasilitasi penegndalian melalui :

• Komunikasi tujuan-tujuan keuangan secara tepat di dalam organisasi
• Memperinci kriteria dan standar dalam evaluasi kinerja
• Mengawasi kinerja
• Mengkomunikasikan penyimpanan antara kinerja aktual dan neraca kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab.

SISTEM PENGENDALIAN DOMESTIK DAN MULTINASIONAL

Sejumlah studi menunjukan bahwa sistem yang digunakan banyak perusahaan multinasional untuk mengendalikan operasi luar negerinya dalam banyak hal sama dengan yang digunakan secara domestic. David Hawkins menawarkan empat alasan dasar untuk hal ini :

1. Pertimbangan kontrol keuangan jarang sekali merupakan sesuatu yang penting dalam tahap-tahap awal pendirian operasi luar negeri.
2. Umumnya akan lebih murah untuk menggunakan sistem domestik dari pada harus membuat dari awal keseluruhan sistem yang direncanakan untuk operasi luar negeri.
3. Untuk menyederhanakan penyusunan dan analisis laporan keuangan konsolidasi, pihak kontroler perusahaan harus menegaskan bahwa seluruh anak perusahaan yang beroperasi menggunakan format dan daftar yang sama untuk mencatat dan mengirimkan data keuangan dan operasi.
4. Mantan eksekusi domestik yang bekerja pada operasi luar negeri dan atasan perusahaan mereka akan lebih nyaman jika mereka dapat terus menggunakan sebnayak mungkin system penegndalian domestik umumnya karena mereka mencapai tingkat manajemen tertinggi denagn menguasai sistem domestik.

PENGANGGARAN OPERASIONAL

Setelah tujuan strategis dan anggaran modal terbuat, selanjutnya manajemen memfokuskan diri pada perencanaan jangka pendek. Perencanaan jangka pendek mencakup pembuatan anggaran operasional atau rencana laba apabila diperlukan dalam organisasi. Rencana laba ini merupakan dasar bagi peramalan manajemen kas, keputusan operasi, dan skema kompensasi manajemen.

Kinerja keuangan suatu operasi luar negeri dapat diukur dalam mata uang lokal, mata uang negara asal, atau kedua-duanya. Mata uang yang digunakan dapat memiliki pengaruh yang signifikan pada saat menilai kinerja suatu unit luar negeri dan manajernya. Nilai mata uang yang berfluktuasi dapat mengubah laba ketika diukur dalam mata uang lokal dan akan menjadi karugian ketika dinyatakan dalam mata uang negara asal. Tiga kurs yang mungkin dapat digunakan ketika menyusun draft anggaran operasional pada awal periode :

a)      Kurs spot yang berlaku ketika anggaran disuusun

b)      Suatu kurs yang diperkirakan akan berlaku pada akhir periode anggaran (kurs proyeksi)

c)      Kurs pada akhir periode jika anggaran disesuaikan jika kurs berubah (kurs penutupan) 

KONSEP BIAYA STANDAR dan KAIZEN

Sistem penentuan biaya standar mencoba untuk meminimalkan varians antara biaya yang dianggarkan dengan biaya aktual. Penentuan biaya kaizen menekankan untuk melakukan apa ynag diperlukan untuk mencapai tingkatan kinerja yang diinginkan dalam kondisi pasar yang kompetitif.

Konsep Biaya Standar	Konsep Biaya Kaizen
Penegndalian biaya	Pengurangan biaya
Diterapkan pada kondisi manufaktur yang ada	Diterapkan pada perbaikan manufaktur secara terus-menerus
Tujuan : kesesuaian dengan standar kinerja	Tujuan : mencapai target pengurangan biaya
Standar ditentukan tiap tahun	Target pengurangan biaya ditentukan setiap bulan
Analisis variabs didasarkan pada aktual vs standar	Analisi varians didasarkan pada pengurangan biaya secara konstan
Melakukan investigasi apabila standar tidak terpenuhi	Melakukan investigasi jika target biaya tida tercapai

EVALUASI KINERJA OPERASI LUAR NEGERI

Mengevaluasi kinerja merupakan pusat dari sistem pengendalian yang efektif. Sistem evaluasi kinerja yang dirancang dengan tepat memungkinkan manajemen puncak untuk :

a)      Mempertimbangkan profitabilitas operasi yang ada.

b)      Menentukan area yang memiliki kinerja tidak seperti yang diharapkan

c)      Mengalokasikan sumber-sumber daya perusahaan yang terbatas dengan produktif.

d)     Mengevaluasi kinerja manajemen.

e)      Memastikan perilaku manajemen konsisten dengan prioritas strategi.

Sumber :  

1. Choi, Frederick D.S., and Gerhard D. Mueller, 2005., Akuntansi Internasional – Buku 1, Edisi 5., Salemba Empat, Jakarta.
2. Choi, Frederick D.S., and Gerhard D. Mueller, 2005., Akuntansi Internasional – Buku 2, Edisi 5., Salemba Empat, Jakarta.

JURNAL HARMONISASI AKUNTANSI INTERNASIONAL: DARI KEBERAGAMAN MENUJU KESERAGAMAN

Kajian Akuntansi, Pebruari 2010, Hal: 77 - 91 Vol. 2 No. 1 

ISSN : 1979-4886

77

HARMONISASI AKUNTANSI INTERNASIONAL: DARI KEBERAGAMAN MENUJU 

KESERAGAMAN

International Accounting Harmonization: From Diversity to Uniformity

Maryono

Program Studi Akuntansi Universitas Stikubank

Jl. Kendeng V Bendan Ngisor Semarang 50233

e-mail: maryono@unisbank.ac.id

ABSTRAK

Sebagai ilmu social, standar akuntansi dan praktik akuntansi akan tergantung dari pertumbuhan 

ekonomi, sumber pendanaan, kelas pendidikan, pajak dan hukum, dll inflasi di mana akuntansi

sana. Dalam rangka meminimalkan perbedaan standar dan praktek di bidang akuntansi, 

harmonisasi akuntansi internasional sebagai tonggak untuk konvergensi akuntansi.

Keywords: Harmonisasi, Convergenci, komparabilitas

ABSTRACT

As a social scienc, accounting standard and practice will be dependent of economic growth, 

funding resources, educational grade, taxable and law, inflation etc. where accounting there. In 

order to minimize defferenciation of standard and practice in accounting, international 

accounting harmonization as a milestone to accounting convergency.

Keywords: Harmonization, Convergency, Comparability78 Maryono Kajian Akuntansi

78

PENDAHULUAN

Globalisasi yang ditandai dengan 

beroperasinya perusahaan-perusahaan multinasional di berbagai negara telah berperan 

menjembatani bertemunya praktek akuntansi yang 

berbeda dari berbagai negara baik di atara negara 

maju yang satu dengan dengan negara maju 

lainnya, maupun perbedaan antara negara 

berkembang yang satu dengan negara berkembang 

lainnya, bahkan antara negara maju dengan negara 

berkembang. Perbedaan yang demikian ini dapat 

dimengerti mengingat ilmu akuntansi sebagai 

bagian dari ilmu sosial akan sangat dipengaruhi 

oleh lingkungan sosial di mana praktek akuntansi 

tersebut berada. Akuntansi hanya akan bermanfaat 

apabila sesuai dengan tuntutan masyarakat yang 

menjadi bagian dari lingkungan akuntansi tersebut.

Adanya perbedaan praktek akuntansi yang 

diakibatkan oleh adanya perbedaan standar 

akuntansi dapat mengakibatkan daya banding 

akuntansi menjadi berkurang atau bahkan hilang 

sama sekali. Suatu laporan keuangan yang 

merupakan hasil dari proses akuntansi pada suatu 

perusahaan di suatu negara yang menunjukkan 

adanya laba atau menggambarkan kinerja yang 

baik, dapat saja akan menunjukkan perbedaan 

yang sebaliknya apabila laporan keuangan tersebut 

dibuat berdasarkan standar akuntansi di negara 

yang memiliki standar berbeda dengan laporan 

keuangan tersebut.

Kondisi yang demikian ini tentu saja 

menimbulkan permasalahan yang serius 

mengingat tujuan penyampaian laporan keuangan 

oleh manajemen adalah untuk dapat difahami dan 

dipercayai oleh seluruh pihak yang 

berkepentingan. Namun dengan adanya kenyataan 

bahwa di dunia ini terdapat berbagai standar 

akuntansi yang berlaku di masing-masing negara 

yang semuanya dapat menghasilkan laporan 

keuangan yang beragam dapat mengurangi tingkat 

kepercayaan pihak eksternal terhadap laporan 

keuangan tersebut.

Tulisan ini bertujuan untuk 

mengungkapkan faktor-faktor yang mendorong 

perlunya harmonisasi terhadap akuntansi, contoh 

berbandingan Standar Akuntansi Keuangan yang 

berlaku di Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan

yang berlaku di Amerika Serikat dan Standar 

Akuntansi Internasional yang dikeluarkan oleh 

International Accounting Standard Board. Dalam 

tulisan ini juga disajikan tentang perkembangan 

harmonisasi akuntansi internasional serta hasilhasil yang telah dicapai sampai dengan saat ini.

FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG 

PERLUNYA HARMONISASI TERHADAP 

AKUNTANSI

Standar dan praktek akuntansi di setiap 

negara merupakan hasil interaksi yang kompleks 

di antara faktor ekonomi, sejarah, kelembagaan, 

dan budaya. Secara terperinci Choi dan Meek

(2005) menyebutkan delapan faktor yang 

mempengaruhi perkembangan akuntansi.

Mengingat bahwa di masing-masing negara ke 

delapan faktor tersebut tentu saja tidak seragam, 

maka kedelapan faktor tersebut juga dapat menjadi 

pendorong perlunya harmonisasi akuntansi.

1. Sumber Pendanaan

Pergeseran atau perubahan sumber pendanaan 

perusahaan akan berpengaruh terhadap perubahan 

atau bertambahnya pihak-pihak yang 

berkepentingan terhadap perusahaan. Perusahaan 

dengan skala permodalan yang kecil dan hanya 

menggunakan sumber pendanaan dari pemilik saja 

berarti mereka tidak atau belum terikat terhadap 

kreditur atau investor. Sedangkan perusahaan 

dengan skala besar yang memerlukan pendanaan 

dari eksternal baik dari kreditur maupun investor 

berarti mereka telah terikat oleh kepentingan 

kreditur maupun investor. Di negara-negara 

dengan pasar ekuitas yang kuat seperti di Amerika 

Serikat dan Inggris, akuntansi memiliki fokus atas 

seberapa baik manajemen menjalankan perusahaan 

dan dirancang untuk membantu investor 

menganalisis arus kas masa depan dan tingkat 

resiko terkait. Pengungkapan dilakukan sangat 

lengkap untuk memenuhi ketentuan pemilikan 

publik yang luas. Sebaliknya pada sistem berbasis 

kredit di mana bank merupakan sumber utama 

pendanaan, akuntansi memiliki fokus atas 

perlindungan kreditur melalui pengukuran 

akuntansi yang konservatif. Karena lembaga 

keuangan memiliki akses langsung terhadap 

informasi apa saja yang diinginkan, pengungkapan 

publik yang luas dianggap tidak perlu. Contohnya 

adalah Swiss dan Jepang. 

2. Sistem HukumVol. 2 No. 1, Pebruari 2010 Kajian Akuntansi 79

Dunia barat memiliki dua orientasi dasar yaitu 

hukum kode (sipil) dan hukum umum (kasus). 

Dalam negara-negara hukum kode, hukum 

merupakan satu kelompok lengkap yang 

mencakup ketentuan dan prosedur. Kodifikasi dan 

prosedur akuntansi merupakan hal yang wajar dan 

sesuai di sana. Dengan demikian di negara-negara 

hukum kode, aturan akuntansi digabungkan dalam 

hukum nasional dan cenderung sangat lengkap dan 

mencakup banyak prosedur. Sebaliknya hukum 

umum berkmbang atas dasar kasus per kasus tanpa 

adanya usaha untuk mencakup seluruh kasus 

dalam kode yang lengkap. Pada kebanyakan 

negara hukum umum aturan akuntansi ditetapkan 

oleh organisasi profesional sektor swasta. Hal ini 

memungkinkan aturan akuntansi lebih adaptif dan 

inovatif.

3. Perpajakan

Di kebanyakan negara, peraturan pajak secara 

efektif menentukan standar akuntansi karena 

perusahaan harus mencatat pendapatan dan beban 

dalam akun mereka untuk mengklaimnya untuk 

keperluan pajak. Contoh untuk kasus ini adalah di 

Jerman dan Swedia. Di negara lain seperti di 

Belanda, akuntansi keuangan dan pajak berbeda : 

laba kena pajak pada dasarnya adalah laba 

akuntansi keuangan yang disesuaikan terhadap 

perbedaan-perbedaan dengan hukum pajak. Bila 

terdapat perbedaan dalam akuntansi keuangan 

dengan hukum pajak, maka perusahaan biasanya 

harus menyesuaikan dengan hukum pajak. Contoh 

di Indonesia tentang pencatatan persediaan yang 

dalam ketentuan perpajakan hanya 

memperbolhkan metode masuk pertama keluar 

pertama ( fifo ) dan rata-rata. 

4. Ikatan Politik dan Ekonomi

Penyebaran ide dan teknologi akuntansi sering 

dilakukan melalui penaklukan, perdagangan, dan 

kekuatan lain. Sistem pencatatan berpasangan 

(double entry) yang berasal dari Itali pada tahun 

1940an secara perlahan-lahan menyebar luas di 

Eropa bersamaan dengan gagasan-gagasan 

pembaharuan lainnya. Inggris dan Jerman 

mengekspor akuntansi ke negara-negara yang 

menjadi kekuasaannya. Amerika Serikat 

memaksakan praktek akuntansi bergaya Amarika 

kepada Jepang. Negara-negara berkembang 

menggunakan sistem akuntansi yang 

dikembangkan di tempat lain (contoh India), 

sedangkan yang lainnya menggunakan sistem 

akuntansi yang mereka pilih sendiri. Jadi dalam 

pengembangan sistem akuntansi di suatu negara 

sangat tergantung oleh ikatan politik atau ekonomi 

pada negara lainya. 

5. Inflasi

Inflasi menyebabkan distorsi terhadap 

akuntansi biaya historis dan mempengaruhi 

kecenderungan suatu negara untuk menerapkan 

perubahan harga terhadap akun-akun perusahaan. 

Laporan keuangan yang disampaikan manajemen 

pada saat terjadi inflasi dapat menyesatkan pihakpihak yang berkepentingan. Hal ini dapat 

disebabkan karena pencatatan biaya yang terlalu 

rendah akibat penghitungan biaya penyusutan dari 

aktiva tetap yang dicatat terlalu rendah nilainya. 

Laba rugi yang dicatat perusahaan bisa jadi tidak 

menggambarkan perubahan kepemilikan aktiva 

yang semestinya karena laba rugi dalam nominal 

tidak diikuti dengan penambahan atau 

pengurangan kekayaan yang sepadan.

6. Tingkat Perkembangan Ekonomi

Perkembangan tingkat ekonomi suatu negara 

akan mendorong inovasi-inovasi baik dalam 

bertransaksi maupun timbulnya instrumeninstrumen daru dalam berinvestasi, sistem 

pembayaran maupun hal lain yang dibutuhkan 

dengan perkembangan ekonomi yang terjadi. Saat 

ini banyak perekonomian yang berubah dari 

industri ke perekonomian jasa. Masalah akuntansi 

mengenai penilaian aktiva tetap dan depresiasi 

yang sangat relevan dalam sekto manufaktur 

menjadi semakin kurang penting. Tantangantantangan akuntansi yang baru seperti penilian 

aktiva tidak berwujud dan sumber daya manusia 

menjadi semakin berkembang. 

7. Tingkat Pendidikan

Praktek akuntansi yang rumit dan sangat 

kompleks hanya akan dapat dihasilkan oleh 

mereka yang memiliki tingkat pendidikan yang 

tinggi. Sementara i pihak lain informasi akuntansi 

yang begitu kompleks juga hanya akan bermanfaat 

bila dibaca oleh mereka yang memiliki pendidikan 

memadai sehingga mampu memahami yang 

disajikan dalam laporan akuntansi. Jadi pada 

masyarakat di mana sebagian besar penduduknya 80 Maryono Kajian Akuntansi

80

masih berpendirikan rendah kiranya akuntansi 

yang sederhana akan lebih bermanfaat bila 

dibandingkan dengan akuntansi yang sangat rumit 

dan kompleks.

8. Budaya

Hofstede dalam Choi dan Meek (2005) 

menjelaskan bahwa budaya dijelaskan dalam 

empat dimensi yaitu : individualisme lawan 

kolektivisme, jarak kekuasaan yang besar lawan 

jarak kekuasaan yang kecil, penghindaran ketidak 

pastian yang kuat lawan penghindaran ketidak 

pastian yang lemah, dan maskulinitas yang 

membedakan pria dan wanita. Keempat dimensi 

tersebut akan berpengaruh terhadap sistem dan 

praktek akuntansi di suatu negara.

PERKEMBANGAN HARMONISASI 

AKUNTANSI INTERNASIONAL

Usaha untuk mengharminisasikan akuntansi 

secara internasional sudah dimulai sejak lama 

bahkan sebelum terbentuknya International 

Accounting Standard Commitee (IASC) didirikan 

pada tahun 1973. Pada tahun 1959, Jacob 

Krayenhof, mtra pendiri sebuah firma akuntan 

independen Eropa yang utama mendorong agar 

usaha pembuatan standar akuntansi internasional 

dimulai. Pada tahun 1976, Organisasi untuk 

Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi 

(Organization for Economic Cooperation and 

Development - OECD) mengeluarkan Deklarasi 

Investasi dalam Perusahaan Multinasional yang 

berisi panduan untuk ”Pengungkapan Informasi”. 

Tahun 1978 Komisi Masyarakat Eropa 

mengeluarkan Dekrit Keempat sebagai langkah 

pertama menuju harmonisasi akuntansi Eropa. 

Pada tahun 1981 IASC mendirikan kelompok 

konsultatif yang terdiri dari organisasi non anggota 

untuk memperluas masukan-masukan dalam 

pembuatan standar internasional. Di tahun 1984, 

Bursa Efek London menyatakan bahwa pihaknya 

berharap agar perusahaan-perusahaan yang 

mencatatkan sahamnya ttapi tidak didirikan di 

Inggris dan Irlandia menyesuaikan dengan 

akuntansi internasional. Tahun 2001 Badan 

Standar Akuntansi Internasional (International 

Accounting Standard Board–IASB) menggantikan 

IASC dan mengambil alih tanggungjawab per 

tanggal 1 April 2001. Standar IASB disebut 

Standar Pelaporan Keuangan Internasional 

(Intanatioanl Financial Report Standard–IFRS) 

dan termasuk di dalamnya IAS yang dikeluarkan 

IASC. Di tahun 2002 Parlemen Eropa menyetujui 

proposal Komisi Eropa bahwa secara nyata 

seluruh perusahaan Uni Eropa yang tercatat 

sahamnya harus mengikuti standar IASB dimulai 

selambat-lambatnya tahun 2005 dalam laporan 

keuangan konsolidasi. Pada tahun yang sama 

IASB dan FASB menandatangani ” Perjanjian 

Norwalk ” yang berisi komitmen bersama terhadap 

konvergensi standar akuntansi internasional dan 

Amerika Serikat.

Pada tahun 2008, Ikatan Akuntan Indonesia 

(IAI) pada hari Selasa, 23 Desember 2008 dalam 

rangka Ulang tahunnya ke-51 mendeklarasikan 

rencana Indonesia untuk convergence terhadap 

International Financial Reporting Standards

(IFRS) dalam pengaturan standar akuntansi 

keuangan. Pengaturan perlakuan akuntansi yang 

konvergen dengan IFRS akan diterapkan untuk 

penyusunan laporan keuangan entitas yang 

dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2012. 

Hal ini diputuskan setelah melalui pengkajian dan 

penelaahan yang mendalam dengan 

mempertimbangkan seluruh risiko dan manfaat 

konvergensi terhadap IFRS. Compliance terhadap 

IFRS telah dilakukan oleh ratusan Negara di dunia 

diantaranya adalah Korea, India dan Canada yang 

akan melakukan konvergensi terhadap IFRS pada 

tahun 2011. Data dari International Accounting 

Standard Board (IASB) menunjukkan saat ini 

terdapat 102 negara yang telah menerapkan IFRS 

dengan berbagai tingkat keharusan yang berbedabeda. Sebanyak 23 negara mengizinkan 

penggunaan IFRS secara sukarela, 75 negara 

mewajibkan penggunaan IFRS untuk seluruh 

perusahaan domestik, dan empat Negara 

mewajibkan penggunaan IFRS untuk perusahaan 

domestik tertentu.

Compliance terhadap IFRS memberikan 

manfaat terhadap keterbandingan laporan 

keuangan dan peningkatan transparansi. Melalui 

compliance maka laporan keuangan perusahaan 

Indonesia akan dapat diperbandingkan dengan 

laporan keuangan perusahaan dari negara lain, 

sehingga akan sangat jelas kinerja perusahaan

mana yang lebih baik. Selain itu, program 

konvergensi juga bermanfaat untuk mengurangi 

biaya modal (cost of capital), meningkatkan Vol. 2 No. 1, Pebruari 2010 Kajian Akuntansi 81

investasi global, dan mengurangi beban 

penyusunan laporan keuangan. International 

Financial Reporting Standards (IFRS) dijadikan 

sebagai referensi utama pengembangan standar 

akuntansi keuangan di Indonesia karena IFRS 

merupakan standar yang sangat kokoh. 

Penyusunannya didukung oleh para ahli dan 

dewan konsultatif internasional dari seluruh 

penjuru dunia. Mereka menyediakan waktu cukup 

dan didukung dengan masukan literatur dari 

ratusan orang dari berbagai displin ilmu dan dari 

berbagai macam jurisdiksi di seluruh dunia. 

Dengan telah dideklarasikannya program 

konvergensi terhadap IFRS ini, maka pada tahun 

2012 seluruh standar yang dikeluarkan oleh 

Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI akan 

mengacu kepada IFRS dan diterapkan oleh entitas. 

PERBANDINGAN STANDAR AKUNTANSI 

KEUANGAN:INDONESIA, AMERIKA

SERIKAT, DAN INTERNASIONAL.

Untuk melihat terjadinya perbedaan praktek 

akuntansi di berbagai negara di dunia ini, berikut 

ini disampaikan contoh Standar Akuntansi 

Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia, 

Amerika Serikat ( Financial Accounting Standard 

Board/FASB) dan Stadar Akuntansi Internasional 

(International Accounting Standard/IAS) atau 

International Financial Report Standard (IFRS).

Standar Akuntansi Keuangan Indonesia

Indonesia sebagai salah satu negara yang 

sedang berkembang tentu saja sangat jauh berbeda 

bila dibandingkan dengan negara maju seperti 

Amerika Serikat maupun negara maju lainnya baik 

dalam praktek bisnis maupun standar dan prektek 

akuntansinya. Praktek bisnis yang telah 

berkembang di negara maju dan telah dibuat 

standar akuntansinya namun praktek bisnis 

tersebut belum berkembang di Indonesia tentu saja 

belum memerlukan standar akuntansi. Sementara 

praktek bisnis yang berkembang di Indonesia 

namun tidak berkembang di negara lainnya 

termasuk di negara-negara maju, maka dibuat 

standar akuntansinya seperti standar akuntansi 

untuk perbankan syariah.

Standar Akuntansi Keuangan Amerika Serikat

Amerika merupakan salah satu Negara maju di 

dunia yang mempunyai pengaruh politik, 

ekonomi, social budaya termasuk akuntansi 

terhadap sesame Negara maju maupun Negara 

berkembang sangat kuat. Dapat diibaratkan apa 

yang terjadi di Amerika sekarang secara perlahan 

atau cepat akan ditiru di Negara lain. Khusus 

mengenai praktek bisnis di Amerika berkembang 

begitu pesat yang pada akhirnya memerlukan 

standard an praktek akuntansi yang berkembang 

pula sesuai dengan perkembangan bisnis yang 

terjadi. Bila dibandingkan dengan Standar 

Akuntansi Keungan Indonesia maupun Standar 

Akuntansi Internasional maka standar akuntansi 

keuangan di Amerika jauh lebih banyak akibat 

praktek bisnis yang memang lebih beragam

Standar Akuntansi Internasional (IAS / IFRS)

International Accounting 

Standard/International Financial Reporting 

Standard dikeluarkan oleh International 

Accounting Standard Board atau Badan Standar 

Akuntansi Internasional. Mengingat tujuan 

penyusunan standar akuntansi tersebut untuk dapat 

dipergunakan sebanyak mungking negara di dunia 

maka dalam penyusunan standar akuntansi terntu 

saja Badan Standar Akuntansi Internasional 

mempertimbangkan kondisi sebagian besar negara 

sehingga sesuai dengan kebutuhan mereka. Bila 

kita bandingkan dengan standar akuntansi 

Amerika maka dari segi jumlah standar yang 

dikeluarkan Badan Standar Akuntansi 

Internasional jauh lebih sedikit karena memang 

mereka tidak mengacu pada perkembangan bisnis 

dan kebutuhan akuntansi di Amerika saja 

melainkan pada sebagian besar negara sehingga 

standar akuntansi yang mereka keluarkan dapat 

diadopsi baik sebagian maupun sepenuhnya.

Ketiga standar akuntansi tersebut baik yang 

berlaku di Indonesia, Amerika Serikat, dan standar 

Internasional, maka secara kuantitas jelas tampak 

perbedaan yang nyata. Bila melihat dari segi 

jumlah standar maka standar akuntansi di 

Indonesia bila dibandingkan dengan Amerika 

Serikat hanya kurang lebih sepertiganya saja 

sementara bila dibandingkan dengan standar 

akuntansi internasional standar akuntansi di 

Indonesia lebih banyak. Perbedaan jumlah standar 

akuntansi di Amerika yang jauh lebih banyak dari 

Indonesia dapat dijelaskan bahwa tingkat 

perkembangan ekonomi Amerika jauh lebih maju 

bila dibandingkan dengan Indonesia sehingga di 82 Maryono Kajian Akuntansi

82

Amerika telah berkembang berbagai jenis 

instrumen yang dapat dikategorikan ke dalam 

rekening harta, kewajiban, maupun ekuitas. 

Sementara bila di Indonesia ada standar akuntansi 

yang sudah berlaku di Amerika tetapi belum ada di 

Indonesia menunjukkan bahwa untuk Indonesia 

hal tersebut masih dipandang belum mendesak 

atau penting mengingat frekuensi terjadinya masih 

rendah atau bahkan belum timbul sama sekali.

Sementara standar akuntansi internasional 

yang lebih sedikit bila dibandingkan dengan 

Amerika bahkan Indonesia dapat dijelaskan bahwa 

standar akuntansi internasional berusaha sebanyak 

mungkin dapat mengadopsi berbagai keragaman 

standar akuntansi di berbagai negara di dunia. 

Standar akuntansi internasional tersebut 

diharapkan banyak negara yang dapat mengadopsi 

atau menggunakan standar yang ada untuk 

diberlakukan di negara masing-masing. Semakin 

banyaknya negara yang menggunakan standar 

akuntansi internasional berarti telah terjadi 

penyeragaman standar akuntansi meskipun belum 

sepenuhnya, mengingat seperti di Amerika berarti 

masih ada standar akuntansi lainnya yang belum 

tercakup dalam standar akuntansi internasional.

IMPLIKASI BAGI STANDAR DAN 

PRAKTEK AKUNTANSI DI INDONESIA

Indonesia merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari bisnis internasional atau global 

tentu saja juga akan menghadapi permasalahan 

dalam standar maupun praktek akuntansinya yang 

mau tidak mau harus menyesuaikan diri dengan 

perkembangan akuntansi yang berlaku secara 

internasional. Beberapa negara maju antara lain 

Perancis telah memberikan kebebasan kepada 

perusahaan untuk menggunakan standar akuntansi 

Perancis maupun standar akuntansi internasional 

yaitu Ineternational Financial Report Standard

yang dikeluarkan oleh International Accounting 

Standard Board. Pemberian kebebasan kepada 

perusahaan untuk menggunakan IFRS tentu saja 

dapat menjadi kecenderungan bagi negara lainnya 

yang pada akhirnya akan mendorong penggunaan 

IFRS secara meluas di berbagai negara termasuk 

Indonesia.

Namun demikian merujuk pada faktor-faktor 

yang mempengaruhi praktek akuntansi, maka 

Indonesia tidak dengan serta merta mengadopsi 

IFRS secara penuh atau mutlak mengingat 

perbedaan faktor pendukung sehingga harus 

dilakukan kajian terlebih dahulu standar mana 

yang sudah dapat diadopsi dan diterapkan di 

Indonesia dan standar mana yang belum dapat 

diadopsi untuk diterapkan di Indonesia, dengan 

demikian penerapan IFRS dibatasi terlebih dahulu 

hanya pada perusahaan-perusahaan yang 

mempunyai kemampuan penyesuaian tinggi 

terhadap perubahan penggunaan standar yang 

berlaku di Indonesia ke IFRS. Perusahaan 

penanaman modal asing (PMA) dan perusahaan 

yang telah go publik mungkin merupakan 

perusahaan-perusahaan yang telah siap beralih 

dari penggunaan standar akuntansi Indonesia ke 

dalam standar akuntansi internasional mengingat 

selama ini mereka telah berinteraksi dengan 

investor, kreditor dan badan-badan internasional. 

Hal ini mengingat di Indonesia terdapat 

heteroginitas perusahaan dari perusahaan skala 

mikro, kecil, menengah hingga yang besar.

Perbedaan karakteristik perusahaan ini tentu 

saja menuntut pemberlakukan standar akuntansi 

yang berbeda sehingga masing-masing kelompok 

perusahaan dapat memilih standar akuntansi sesuai 

dengan karakteristik perusahaan. Khusus 

mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah 

misalnya saat ini sedang pada tahap penyerapan 

aspirasi dari berbagai pihak yang berkepentingan 

guna penerapan standar akuntansi bagi usaha 

mikro, kecil dan menengah, maka pada satu sisi 

Indonesia dapat menerima dan mengadopsi 

standar akuntansi yang berlaku secara 

internasional sehingga akan meningkatkan daya 

banding laporan keuangan perusahaan-perusahaan 

yang beroperasi di Indonesia. Sementara di sisi 

yang lain Indonesia masih dapat memberikan 

ruang gerak bagi penerapan standar yang bersifat 

nasional bagi perusahaan-perusahaan yang secara 

teknis belum dapat menyesuaikan dengan standar 

akuntansi yang berlaku secara internasional.

PENUTUP

Meskipun upaya-upayatelah dilakukan 

terhadap usaha mengharmonikan akuntansi 

internasional, keberagaman praktek akuntansi di 

masa mendatang masih akan tetap terjadi. Hal ini 

mengingat bahwa keberadaan akuntansi sangat 

dipengaruhi oleh lingkungan di mana akuntansi 

berada, dan tiap tiap negara akan tetap mengalami Vol. 2 No. 1, Pebruari 2010 Kajian Akuntansi 83

perbedaan meskipun terdapat kecenderungan 

menuju keseragaman.

Bahwa ke depan praktek akuntansi semakin 

seragam di berbagai negara belahan dunia ini tentu 

saja akan dapat menigkatkan kualitas akuntansi 

internasional khususnya menyangkut daya 

banding. Semakin seragam praktek akuntansi 

berarti kinerja antar perusahaan di berbagai negara 

akan dengan mudah diperbandingkan melalui 

laporan keuangan yang mereka buat.

Untuk lebih dapat mengharmoniskan akuntansi 

internasional maka perlu dibangun komunikasi 

dari berbagai pihak yang mempunyai kepentingan 

terhadap akuntansi dari berbagai negara, sehingga 

dapat mengurangi perbedaan-perbedaan dalam 

membangun standar maupun praktek akuntansi di 

masing-masing negara.

DAFTAR PUSTAKA

Frederick D.S. Choi dan Gary K. Meek, 

Penterjemah Edaward Tanujaya, 2005, 

Akuntansi Internasional, Salemba Empat, 

Jakarta.

Sidney J. Gray, Stephen B. Salter, Lee H. 

Radebaugh., 2001, Global Accounting and 

Control : A Managerial Emphasis, John Wiley 

& Sons, Inc

www.iaiglobal.org

www.fasb.org

www.iasplus.com84 Maryono Kajian Akuntansi

84

Tabel 1. Daftar Standar Akuntansi Keuangan Indonesia

NO. JUDUL STANDAR

1. Penyajian Laporan Keuangan ( Revisi 1998 )

2. Laporan Arus Kas ( Reformat 2007 )

3. Laporan Keuangan Interim ( Reformat 2007 )

4. Laporan Keuangan Konsolidasi ( Reformat 2007 )

5. Pelaporan Segmen ( Revisi 2000 )

6.

7. Hubungan Pihak-pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa ( Reformat 2007 )

8. Peristiwa Setelah Tanggal Neraca ( Revisi 2003 )

9. Panyajian Aktiva Lancar dan Kewajiban Jangka Pendek

10. Transaksi Dalam Mata Uang Asing ( Reformat 2007 )

11. Penjabaran Laporan Keuangan Dalam Mata Uang Asing ( Reformat 2007 )

12. Pelaporan Keuangan Mengenai Bagian Partisipasi Dalam Pengendalian Bersama 

Operasi dan Aset

13. Properti Investasi ( Revisi 2007 )

14. Persediaan ( Reformat 2007 )

15. Akuntansi Untuk Investasi Dalam Perusahaan Asosiasi ( Reformat 2007 )

16. Aset Tetap ( Revisi 2007 )

17. Akuntansi Penyusutan

18. Akuntansi Dana Pensiun

19. Aset Tidak Berwujud ( Revisi 2000 )

20. Biaya Riset dan Pengembangan

21. Akuntansi Ekuitas

22. Akuntansi Penggabungan Usaha ( Reformat 2007 )

23. Pendapatan ( Reformat 2007 )

24. Imbalan Kerja ( Revisi 2004 )

25. Laba atau Rugi Bersih Untuk Periode Berjalan, Kesalahan Mendasar, dan 

Perubahan Kebijakan Akuntansi ( Reformat 2007 )

26. Biaya Pinjaman ( Revisi 1997 ) ( Reformat 2007 )

27. Akuntansi Perkoperasian ( Revisi 1998 ) ( Reformat 2007 )

28. Akuntansi Asuransi Kerugian ( Revisi 1996 )

29. Akuntansi Minyak dan Gas Bumi

30. Sewa ( Revisi 2007 )

31. Akuntansi Perbankan ( Revisi 2000 )

32. Akuntansi Kehutanan

33. Akuntansi Pertambangan Umum

34. Akuntansi Kontrak Kontruksi

35. Akuntansi Pendapatan Jasa Telekomunikasi

36. Akuntansi Asuransi Jiwa

37. Akuntansi Penyelenggaraan Jalan Tol ( Reformat 2007 )

38. Akuntansi Restrukturisasi Ekuitas Sepengendali ( Reformat 2004 )

39. Akuntansi Kerjasama Operasi ( Reformat 2007 )

40. Akuntansi Perubahan Ekuitas Anak Perusahaan / Perusahaan Asosiasi

41. Akuntansi Waran ( Reformat 2007 )

42. Akuntansi Perusahaan Efek ( Reformat 2007 )

43. Akuntansi Anjak Piutang ( Reformat 2007 )

44. Akuntansi Aktivitas Pengembangan Real Estat ( Reformat 2007 )Vol. 2 No. 1, Pebruari 2010 Kajian Akuntansi 85

45. Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba ( Reformat 2007 )

46. Akuntansi Pajak Penghasilan ( Reformat 2007 )

47. Akuntansi Tanah

48. Penurunan Nilai Aset

49. Akuntansi Reksa Dana

50. Instrumen Keuangan : Penyajian dan Pengungkapan ( Revisi 2006 )

51. Akuntansi Kuasi-Reorganisasi ( Revisi 2003 )

52. Mata Uang Pelaporan

53. Akuntansi Kompensasi Berbasis Saham

54. Akuntansi Restrukturisasi Utang-Piutang Bermasalah

55. Instrumen Keuangan : Pengakuan dan Pengukuran ( Revisi 2006 )

56. Laba Per Saham ( LPS )

57. Kewajiban Diestimasi, Kewajiban Kontijensi, Aset Kontijensi

58. Operasi Dalam Penghentian

59. Akuntansi Perbankan Syariah

Sumber : www.iaiglobal.org86 Maryono Kajian Akuntansi

86

Tabel 2. Standar Akuntansi Keuangan Amerika Serikat ( FASB )

NO. JUDUL STANDAR

1. Disclosure of Foreign Currency Translation Information

2. Accounting for Research and Development Costs

3. Reporting Accounting Changes in Interim Financial Statements—an amendment of APB Opinion 

No. 28

4. Reporting Gains and Losses from Extinguishment of Debt—an amendment of APB Opinion No. 

30

5. Accounting for Contingencies

6. Classification of Short-Term Obligations Expected to Be Refinanced—an amendment of ARB No. 

43, Chapter 3A

7. Accounting and Reporting by Development Stage Enterprises

8. Accounting for the Translation of Foreign Currency Transactions and Foreign Currency 

Financial Statements

9. Accounting for Income Taxes: Oil and Gas Producing Companies—an amendment of APB 

Opinions No. 11 and 23

10. Extension of "Grandfather" Provisions for Business Combinations—an amendment of APB 

Opinion No. 16

11. Accounting for Contingencies: Transition Method—an amendment of FASB Statement No. 5

12. Accounting for Certain Marketable Securities

13. Accounting for Leases

14. Financial Reporting for Segments of a Business Enterprise

15. Accounting by Debtors and Creditors for Troubled Debt Restructurings

16. Prior Period Adjustments

17. Accounting for Leases: Initial Direct Costs—an amendment of FASB Statement No. 13

18. Financial Reporting for Segments of a Business Enterprise: Interim Financial Statements—an 

amendment of FASB Statement No. 14

19. Financial Accounting and Reporting by Oil and Gas Producing Companies

20. Accounting for Forward Exchange Contracts—an amendment of FASB Statement No. 8

21. Suspension of the Reporting of Earnings per Share and Segment Information by Nonpublic 

Enterprises—an amendment of APB Opinion No. 15 and FASB Statement No. 14

22. Changes in the Provisions of Lease Agreements Resulting from Refundings of Tax-Exempt Debt—

an amendment of FASB Statement No. 13

23. Inception of the Lease—an amendment of FASB Statement

No. 13

24. Reporting Segment Information in Financial Statements That Are Presented in Another 

Enterprise's Financial Report—an amendment of FASB Statement No. 14

25. Suspension of Certain Accounting Requirements for Oil and Gas Producing Companies—an 

amendment of FASB Statement 

No. 19

26. Profit Recognition on Sales-Type Leases of Real Estate—an amendment of FASB Statement No. 

13

27. Classification of Renewals or Extensions of Existing Sales-Type or Direct Financing Leases—an 

amendment of FASB Statement No. 13

28. Accounting for Sales with Leasebacks—an amendment of FASB Statement No. 13

29. Determining Contingent Rentals—an amendment of FASB Statement No. 13

30. Disclosure of Information about Major Customers—an amendment of FASB Statement No. 14

31. Accounting for Tax Benefits Related to U.K. Tax Legislation Concerning Stock Relief

32. Specialized Accounting and Reporting Principles and Practices in AICPA Statements of Position 

and Guides on Accounting and Auditing Matters—an amendment of APB Opinion No. 20

33. Financial Reporting and Changing Prices

34. Capitalization of Interest Cost

35. Accounting and Reporting by Defined Benefit Pension PlansVol. 2 No. 1, Pebruari 2010 Kajian Akuntansi 87

36. Disclosure of Pension Information—an amendment of APB Opinion No. 8

37. Balance Sheet Classification of Deferred Income Taxes—an amendment of APB Opinion No. 11

38. Accounting for Preacquisition Contingencies of Purchased Enterprises—an amendment of APB 

Opinion No. 16

39. Financial Reporting and Changing Prices: Specialized Assets-Mining and Oil and Gas—a 

supplement to FASB Statement No. 33

40. Financial Reporting and Changing Prices: Specialized Assets-Timberlands and Growing 

Timber—a supplement to FASB Statement No. 33

41. Financial Reporting and Changing Prices: Specialized Assets-Income-Producing Real Estate—a 

supplement to FASB Statement No. 33

42. Determining Materiality for Capitalization of Interest Cost—an amendment of FASB Statement 

No. 34

43. Accounting for Compensated Absences

44. Accounting for Intangible Assets of Motor Carriers—an amendment of Chapter 5 of ARB No. 43 

and an interpretation of APB Opinions 17 and 30

45. Accounting for Franchise Fee Revenue

46. Financial Reporting and Changing Prices: Motion Picture Films

47. Disclosure of Long-Term Obligations

48. Revenue Recognition When Right of Return Exists

49. Accounting for Product Financing Arrangements

50. Financial Reporting in the Record and Music Industry

51. Financial Reporting by Cable Television Companies

52. Foreign Currency Translation

53. Financial Reporting by Producers and Distributors of Motion Picture Films

54. Financial Reporting and Changing Prices: Investment Companies—an amendment of FASB 

Statement No. 33

55. Determining whether a Convertible Security is a Common Stock Equivalent—an amendment of 

APB Opinion No. 15

56. Designation of AICPA Guide and Statement of Position (SOP) 81-1 on Contractor Accounting 

and SOP 81-2 concerning Hospital-Related Organizations as Preferable for Purposes of Applying 

APB Opinion 20—an amendment of FASB Statement No. 32

57. Related Party Disclosures

58. Capitalization of Interest Cost in Financial Statements That Include Investments Accounted for by 

the Equity Method—an amendment of FASB Statement No. 34

59. Deferral of the Effective Date of Certain Accounting Requirements for Pension Plans of State and 

Local Governmental Units—an amendment of FASB Statement No. 35

60. Accounting and Reporting by Insurance Enterprises

61. Accounting for Title Plant

62. Capitalization of Interest Cost in Situations Involving Certain Tax-Exempt Borrowings and 

Certain Gifts and Grants—an amendment of FASB Statement No. 34

63. Financial Reporting by Broadcasters

64. Extinguishments of Debt Made to Satisfy Sinking-Fund Requirements—an amendment of FASB 

Statement No. 4

65. Accounting for Certain Mortgage Banking Activities

66. Accounting for Sales of Real Estate

67. Accounting for Costs and Initial Rental Operations of Real Estate Projects

68. Research and Development Arrangements

69. Disclosures about Oil and Gas Producing Activities—an amendment of FASB Statements 19, 25, 

33, and 39

70. Financial Reporting and Changing Prices: Foreign Currency Translation—an amendment of 

FASB Statement No. 33

71. Accounting for the Effects of Certain Types of Regulation

72. Accounting for Certain Acquisitions of Banking or Thrift Institutions—an amendment of APB 

Opinion No. 17, an interpretation of APB Opinions 16 and 17, and an amendment of FASB 88 Maryono Kajian Akuntansi

88

Interpretation No. 9

73. Reporting a Change in Accounting for Railroad Track Structures—an amendment of APB 

Opinion No. 20

74. Accounting for Special Termination Benefits Paid to Employees

75. Deferral of the Effective Date of Certain Accounting Requirements for Pension Plans of State and 

Local Governmental Units—an amendment of FASB Statement No. 35

76. Extinguishment of Debt-an amendment of APB Opinion No. 26

77. Reporting by Transferors for Transfers of Receivables with Recourse

78. Classification of Obligations That Are Callable by the Creditor—an amendment of ARB No. 43, 

Chapter 3A

79. Elimination of Certain Disclosures for Business Combinations by Nonpublic Enterprises—an 

amendment of APB Opinion 

No. 16

80. Accounting for Futures Contracts

81. Disclosure of Postretirement Health Care and Life Insurance Benefits

82. Financial Reporting and Changing Prices: Elimination of Certain Disclosures—an amendment of 

FASB Statement No. 33

83. Designation of AICPA Guides and Statement of Position on Accounting by Brokers and Dealers 

in Securities, by Employee Benefit Plans, and by Banks as Preferable for Purposes of Applying 

APB Opinion 20—an amendment FASB Statement No. 32 and APB Opinion No. 30 and a 

rescission of FASB Interpretation No. 10

84. Induced Conversions of Convertible Debt—an amendment of APB Opinion No. 26

85. Yield Test for Determining whether a Convertible Security is a Common Stock Equivalent—an 

amendment of APB Opinion 

No. 15

86. Accounting for the Costs of Computer Software to Be Sold, Leased, or Otherwise Marketed

87. Employers' Accounting for Pensions

88. Employers' Accounting for Settlements and Curtailments of Defined Benefit Pension Plans and 

for Termination Benefits

89. Financial Reporting and Changing Prices

90. Regulated Enterprises-Accounting for Abandonments and Disallowances of Plant Costs—an 

amendment of FASB Statement No. 71

91. Accounting for Nonrefundable Fees and Costs Associated with Originating or Acquiring Loans 

and Initial Direct Costs of Leases—an amendment of FASB Statements No. 13, 60, and 65 and a 

rescission of FASB Statement No. 17

92. Regulated Enterprises-Accounting for Phase-in Plans—an amendment of FASB Statement No. 71

93. Recognition of Depreciation by Not-for-Profit Organizations

94. Consolidation of All Majority-owned Subsidiaries—an amendment of ARB No. 51, with related 

amendments of APB Opinion No. 18 and ARB No. 43, Chapter 12

95. Statement of Cash Flows

96. Accounting for Income Taxes

97. Accounting and Reporting by Insurance Enterprises for Certain Long-Duration Contracts and for 

Realized Gains and Losses from the Sale of Investments

98. Accounting for Leases: Sale-Leaseback Transactions Involving Real Estate, Sales-Type Leases of 

Real Estate, Definition of the Lease Term, and Initial Direct Costs of Direct Financing Leases—

an amendment of FASB Statements No. 13, 66, and 91 and a rescission of FASB Statement No. 26 

and Technical Bulletin No. 79-11

99. Deferral of the Effective Date of Recognition of Depreciation by Not-for-Profit Organizations—

an amendment of FASB Statement No. 93

100. Accounting for Income Taxes-Deferral of the Effective Date of FASB Statement No. 96—an 

amendment of FASB Statement 

No. 96

101. Regulated Enterprises-Accounting for the Discontinuation of Application of FASB Statement No. 

71

102. Statement of Cash Flows-Exemption of Certain Enterprises and Classification of Cash Flows 

from Certain Securities Acquired for Resale—an amendment of FASB Statement No. 95Vol. 2 No. 1, Pebruari 2010 Kajian Akuntansi 89

103. Accounting for Income Taxes-Deferral of the Effective Date of FASB Statement No. 96—an 

amendment of FASB Statement 

No. 96

104. Statement of Cash Flows-Net Reporting of Certain Cash Receipts and Cash Payments and 

Classification of Cash Flows from Hedging Transactions—an amendment of FASB Statement 

No. 95

105. Disclosure of Information about Financial Instruments with Off-Balance-Sheet Risk and 

Financial Instruments with Concentrations of Credit Risk

106. Employers' Accounting for Postretirement Benefits Other Than Pensions

107. Disclosures about Fair Value of Financial Instruments

108. Accounting for Income Taxes-Deferral of the Effective Date of FASB Statement No. 96—an 

amendment of FASB Statement

109. Accounting for Income Taxes

110. Reporting by Defined Benefit Pension Plans of Investment Contracts—an amendment of FASB 

Statement No. 35

111. Rescission of FASB Statement No. 32 and Technical Corrections

112. Employers' Accounting for Postemployment Benefits—an amendment of FASB Statements No. 5 

and 43

113. Accounting and Reporting for Reinsurance of Short-Duration and Long-Duration Contracts

114. Accounting by Creditors for Impairment of a Loan—an amendment of FASB Statements No. 5 and 

15

115. Accounting for Certain Investments in Debt and Equity Securities

116. Accounting for Contributions Received and Contributions Made

117. Financial Statements of Not-for-Profit Organizations

118. Accounting by Creditors for Impairment of a Loan-Income Recognition and Disclosures—an 

amendment of FASB Statement No. 114

119. Disclosure about Derivative Financial Instruments and Fair Value of Financial Instruments

120. Accounting and Reporting by Mutual Life Insurance Enterprises and by Insurance Enterprises for 

Certain Long-Duration Participating Contracts—an amendment of FASB Statements 60, 97, and 

113 and Interpretation No. 40

121. Accounting for the Impairment of Long-Lived Assets and for Long-Lived Assets to Be Disposed Of

122. Accounting for Mortgage Servicing Rights—an amendment of FASB Statement No. 65

123. Share-Based Payment

124. Accounting for Certain Investments Held by Not-for-Profit Organizations

125. Accounting for Transfers and Servicing of Financial Assets and Extinguishments of Liabilities

126. Exemption from Certain Required Disclosures about Financial Instruments for Certain Nonpublic 

Entities—an amendment to FASB Statement No. 107

127. Deferral of the Effective Date of Certain Provisions of FASB Statement No. 125—an amendment 

to FASB Statement No. 125

128. Earnings per Share

129. Disclosure of Information about Capital Structure

130. Reporting Comprehensive Income

131. Disclosures about Segments of an Enterprise and Related Information

132. Employers' Disclosures about Pensions and Other Postretirement Benefits—an amendment of 

FASB Statements No. 87, 88, and 106

133. Accounting for Derivative Instruments and Hedging Activities

134. Accounting for Mortgage-Backed Securities Retained after the Securitization of Mortgage Loans 

Held for Sale by a Mortgage Banking Enterprise—an amendment of FASB Statement No. 65

135. Rescission of FASB Statement No. 75 and Technical Corrections

136. Transfers of Assets to a Not-for-Profit Organization or Charitable Trust That Raises or Holds 

Contributions for Others

137. Accounting for Derivative Instruments and Hedging Activities—Deferral of the Effective Date of 

FASB Statement No. 133—an amendment of FASB Statement No. 133

138. Accounting for Certain Derivative Instruments and Certain Hedging Activities-an amendment of 

FASB Statement No. 13390 Maryono Kajian Akuntansi

90

139. Rescission of FASB Statement No. 53 and amendments to FASB Statements No. 63, 89, and 121

140. Accounting for Transfers and Servicing of Financial Assets and Extinguishments of Liabilities-a 

replacement of FASB Statement No. 125

141. Business Combinations

142. Goodwill and Other Intangible Assets

143. Accounting for Asset Retirement Obligations

144. Accounting for the Impairment or Disposal of Long-Lived Assets

145. Rescission of FASB Statements No. 4, 44, and 64, Amendment of FASB Statement No. 13, and 

Technical Corrections

146. Accounting for Costs Associated with Exit or Disposal Activities

147. Acquisitions of Certain Financial Institutions—an amendment of FASB Statements No. 72 and 

144 and FASB Interpretation No. 9

148. Accounting for Stock-Based Compensation—Transition and Disclosure—an amendment of FASB 

Statement No. 123

149. Amendment of Statement 133 on Derivative Instruments and Hedging Activities

150. Accounting for Certain Financial Instruments with Characteristics of both Liabilities and Equity

151. Inventory Costs—an amendment of ARB No. 43, Chapter 4

152. Accounting for Real Estate Time-Sharing Transactions—an amendment of FASB Statements No. 

66 and 67

153. Exchanges of Nonmonetary Assets—an amendment of APB Opinion No. 29

154. Accounting Changes and Error Corrections—a replacement of APB Opinion No. 20 and FASB 

Statement No. 3

155. Accounting for Certain Hybrid Financial Instruments—an amendment of FASB Statements No. 

133 and 140

156. Accounting for Servicing of Financial Assets—an amendment of FASB Statement No. 140

157. Fair Value Measurements

158. Employers' Accounting for Defined Benefit Pension and Other Postretirement Plans—an 

amendment of FASB Statements No. 87, 88, 106, and 132(R)

159. The Fair Value Option for Financial Assets and Financial Liabilities—Including an amendment 

of FASB Statement No. 115

160. Noncontrolling Interests in Consolidated Financial Statements—an amendment of ARB No. 51

161. Disclosures about Derivative Instruments and Hedging Activities—an amendment of FASB 

Statement No. 133

162. The Hierarchy of Generally Accepted Accounting Principles

163. Accounting for Financial Guarantee Insurance Contracts—an interpretation of FASB Statement 

No. 60

164. Not-for-Profit Entities: Mergers and Acquisitions—Including an amendment of FASB Statement 

No. 142

165. Subsequent Events

166, Accounting for Transfers of Financial Assets—an amendment of FASB Statement No. 140

167. Amendments to FASB Interpretation No. 46(R)

168. The FASB Accounting Standards CodificationTM and the Hierarchy of Generally Accepted 

Accounting Principles—a replacement of FASB Statement No. 162

Sumber : www.fasb.orgVol. 2 No. 1, Pebruari 2010 Kajian Akuntansi 91

Tabel 3. Standar Akuntansi Internasional IAS / IFRS

NO. JUDUL STANDAR

1. Presentation of Financial Statements

2. Inventories

3. Consolidated Financial Statements – Originally issued 1976, effective 1 Jan 1977. Superseded in 1989 by 

IAS 27 and IAS 28

4. Depreciation Accounting – Withdrawn in 1999, replaced by IAS 16, 22, and 38, all of which were issued or 

revised in 1998.

5. Information to Be Disclosed in Financial Statements – Originally issued October 1976, effective 1 January 

1997. Superseded by IAS 1 in 1997

6. Accounting Responses to Changing Prices – Superseded by IAS 15, which was withdrawn December 2003

7. Statement of Cash Flows

8. Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors

9. Accounting for Research and Development Activities – Superseded by IAS 38 effective 1.7.99

10. Events After the Reporting Period

11. Construction Contracts

12. Income Taxes

13. Presentation of Current Assets and Current Liabilities – Superseded by IAS 1

14. Segment Reporting

15. Information Reflecting the Effects of Changing Prices – Withdrawn December 2003

16. Property, Plant and Equipment

17. Leases

18. Revenue

19. Employee Benefits

20. Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance

21. The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates

22. Business Combinations – Superseded by IFRS 3 effective 31 March 2004

23. Borrowing Costs

24. Related Party Disclosures

25. Accounting for Investments – Superseded by IAS 39 and IAS 40 effective 2001

26. Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans

27. Consolidated and Separate Financial Statements

28. Investments in Associates

29. Financial Reporting in Hyperinflationary Economies

30. Disclosures in the Financial Statements of Banks and Similar Financial Institutions – Superseded by IFRS 7

effective 2007

31. Interests In Joint Ventures

32. Financial Instruments: Presentation – Disclosure provisions superseded by IFRS 7 effective 2007

33. Earnings Per Share

34. Interim Financial Reporting

35. Discontinuing Operations – Superseded by IFRS 5 effective 2005

36. Impairment of Assets

37. Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

38. Intangible Assets

39. Financial Instruments: Recognition and Measurement

40. Investment Property

41. Agriculture

Sumber : www.iasplus.com